Ahh itu mah lelucon…. Ingat, tugas guru adalah mengajar. Cakap secara personal, cakap secara sosial, cakap secara emosional, dan cakap secara profesional. Kemudian lulus uji sertifikasi, entah melalui penilaian portofolio ataupun via DPG (diklat profesi guru). Cukup! Bahasa lainnya, jangan berpolitik! Atau tepatnya, jangan berpolitik praktis. Sebab, konon, keterlibatan guru dalam sebuah politik praktis, dapat menyeret terlalu banyak elemen yang terlibat. Pertama, waktu. Tatkala seorang guru terjun ke dunia politik praktis, dengan sendirinya ia akan meninggalkan kelas. Meninggalkan tugas yang sudah dibagi secara terprogram pada setiap awal tahun pelajaran. Guru memiliki tugas utama untuk berdiri di depan kelas minimal 24 jam per pekan. Dan itu wajib, sebagai bagian untuk “menghalalkan” penerimaan gajinya.
Kedua, profesionalitas. Jabatan guru adalah jabatan fungsional sekaligus jabatan profesional, yang memungkinkan setiap darinya memiliki tanggungjawab moril tak terbatas dalam bertugas. Jadwal tatap muka di kelas hanyalah bagian dari formalitas, sebaliknya kewajiban moril dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, tidak pernah terikat waktu.
Ketiga, netralitas. Guru bersentuhan langsung dengan manusia lainnya. Dan manusia yang paling banyak “disentuh” adalah kelompok anak muda, yang memiliki instabilitas emosi dan fikiran. Yang dengan mudah akan terkotak-kotak jika dalam lingkungan di sekitarnya memiliki keberfihakan kepada kiblat atau golongan politik tertentu. Serta masih banyak alasan lainnya, sehingga guru “haram” berpolitik. Jika masih ingin nekad, maka keluarlah terlebih dahulu dari sistem yang “steril” ini.
Tapi, jangan pernah berkata kalau guru memiliki kekuatan dahsyat. Jangan pula pernah berucap, bahwa para politisi “gentar” menghadapi guru. Yang Saya maksudkan hanya akan terjadi jika “persatuan guru” benar-benar bersatu dalam mengusung sebuah simbol identitasnya.
Bukankah sudah ada PeGeeRI (maksudnya, PGRI)? Yaa mudah-mudahan…
Saya tidak bisa berkata indah selain “mudah-mudahan”, karena di kampung Saya (?) persatuan ini baru berperan sebagai objek, bukan subjek. Ibarat harimau, taringnya belum tajam (atau malah tidak bertaring yaa). Eksistensinya pun belum benar-benar terasa, kecuali untuk 3 (tiga) hal: iuran, upacara, dan diklat.
Maaf, yang Saya ceritakan itu di kampung Saya. Dan Saya yakin di Kota Anda pasti tidak ……………………………………………. berbeda….
